Legislator Demokrat: Proses Hukum Proyek GOR Ciateul Harus Dilanjutkan

GARUT - Anggota DPRD Garut dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Dadang Sudrajat menyatakan,  Polres Garut mesti segera menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait proyek pembangunan GOR Ciateul. Terlebih, tim penyidik tengah menangani kasusnya termasuk sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

”Temuannya sudah ada yakni sebesar Rp1,2 milyar. Dengan begitu, proses penegakan hukum harus dilanjutkan agar publik yang sudah mengetahui buruknya pembangunan GOR menjadi tanda tanya,” papar Dadang yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Garut, Selasa (13/6/2017).

Menurut dia, jika dalam kasus pembangunan GOR Ciateul ada yang tersandung hukum, maka akan memberi efek jera terhadap pejabat-pejabat yang lainnya.

“Namun, jika tidak ditindak lanjuti, maka jangan harap pemberantasan tindak pidana korupsi akan berhasil,” sebut Dadang.

Seperti diketahui, pembangunan GOR Pencak Silat bersumber dari APBD  2 sebesar Rp6,4 milyar. Sedangkan GOR  Permainan dibangun dengan anggaran Rp17 milyar dari APBD Garut dan Provinsi.

Proyek pembangunan GOR Pencak Silat dimenangkan PT. Wiga Nusantara Sejati dan SOR Permainan oleh PT. Joglo Multi Ayu.

Pembangunan SOR permainan, pembangunannya tidak tuntas dan hingga kini masih mangkrak.

Sebelumnya FOKUSJabar.com mengabarkan, royek pembangunan GOR Ciateul, yang berada di Jalan Merdeka, Kabupaten Garut dikabarkan menjadi temuan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, temuan tersebut sebesar Rp1,2 milyar serta terdapat kelebihan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten pada pihak ketiga Rp400 Juta.

Penyidik saat ini tengah menangani adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Bahkan sebelumnya, Polres Garut telah mengantongi jumlah kerugian Negara-nya. Hanya saja untuk menindak lanjuti kasus tersebut mesti menunggu hasil pemeriksaan BPK.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Garut, Imam Sanusi meminta Polres Garut segera menindaklanjuti LHP BPK.

” Sekarang kan sudah ada hasil temuannya. Maka dugaan tindak pidana korupsi telah ada dan harus segera dilakukan pengusutan,” ujarnya, Selasa (13/6/2017). [fj/ded]