Lancarkan Pembangunan, Serapan Anggaran Harus Maksimal

BANDUNG - DPRD Jawa Barat meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota meningkatkan serapan anggaran APBD 2015. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Jabar.

Ketua Komisi III DPRD Jabar Didin Supriadin mengatakan, pihaknya menyayangkan masih rendahnya serapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar. Berdasarkan laporan yang diterima Didin, serapan anggaran semester pertama tahun ini baru mencapai 22 persen.

Capaian tersebut sangat rendah terlebih jika mengingat banyaknya pembangunan yang diperlukan Jabar. "Kebayang enggak baru segitu," tanya Didin di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (10/8).

Didin pun meminta setiap OPD agar menggenjot serapan anggaran demi lancarnya pembangunan. Disinggung penyebab rendahnya serapan anggaran, Didin menampik jika hal ini diakibatkan banyaknya pihak ketiga yang urung menerima pembayaran pada triwulan pertama dan dua.

"Itu urusan teknis. Bukan itu," ucapnya.

Didin pun menilai, rendahnya serapan karena perencanaan yang kurang matang. Maka dari itu, ke depan Didin berharap agar perencanaanya bisa lebih matang.

"Dari sisi perencanaannya mundur, ya program ikut mundur," katanya seraya menyebut hal ini pun terjadi karena APBD 2015 baru disahkan akhir tahun lalu. Sebagai solusinya, menurut Didin, pembahasan APBD 2016 harus tuntas lebih cepat, yakni sekitar November mendatang.

Didin menambahkan, daya serap anggaran pun menjadi hal penting dalam penghitungan APBD perubahan. Menurutnya, saat ini Badan Anggaran DPRD Jabar dan Pemprov Jabar akan membahas terkait anggaran perubahan.

Namun, akibat serapan yang masih rendah, DPRD akan sulit menghitung alokasi-alokasi di perubahan. "Serapan itu menentukan. Nantinya sisa lebih penggunaan anggarannya akan berapa," pungkasnya.

Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, serapan APBD Pemprov Jabar masih dalam tahap wajar. Bahkan, menurutnya berjalan sesuai rencana sehingga tidak mengurangi kualitas layanan masyarakat.

"Sekarang, hingga Agustus ini serapannya sudah 30 persen lebih. Itu, belum termasuk bagi hasil dari kabupaten/kota dan dana bantuan operasional sekolah yang sudah masuk lagi," kata Iwa.

Iwa pun optimistis, capaian tersebut akan meningkat pada bulan ini. "Pertengahan Agustus ini akan bertambah besar, kami optimis," katanya.

Lebih lanjut Iwa katakan, selama ini, penyerapan anggaran lebih besar terjadi pada triwulan akhir. Hal ini dikarenakan banyak pihak ketiga yang ingin pembayaran pembangunan proyeknya dilakukan pada triwulan terakhir.

"Padahal kami siap bayar sesuai jadwal, di triwulan pertama. Tapi mereka minta di akhir, biar sekaligus pembayarannya. Dan itu tidak bisa dipaksakan," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyambut baik rencana Kementerian Keuangan yang akan memberi sanksi kepada daerah yang serapan anggarannya rendah. Heryawan mengatakan, hal ini cukup bagus untuk mendorong serapan anggaran daerah.

"Ini akan jadi pemicu untuk meningkatkan keterserapan anggaran," kata Heryawan. Heryawan mengaku, Pemprov Jabar selama ini tergolong maksimal dalam penyerapan anggaran.

Pihaknya tidak menemukan kendali berarti karena serapan anggaran selalu baik dalam setiap tahunnya. Kendati begitu, Heryawan mengakui, pihaknya lebih berhati-hati dalam menyalurkan anggaran. Hal ini diakui sebagai faktor yang mengurangi keterserapan anggaran. [rhm/dprd jabar]