Tolak Kenaikan Tunjangan DPR, Agus: Demokrat Cari Solusi Bukan Terbar Citra

JAKARTA - Kegaduhan sejumlah anggota DPR RI terkait penolakan anggaran kenaikan tunjangan DPR RI diduga bermaksud mencuri hati rakyat. Salah satu yang disindir mencari panggung adalah Partai Demokrat. Tudingan ini membuat petinggi partai eks penguasa ini terusik.

Wakil Ketua Umum Demokrat Agus Hermanto  mengatakan sikap  Partai Demokrat  terkait kenaikan tunjangan DPR jauh dari pencitraan. Sejak awal-awal, Demokrat berpandangan mendahulukan kepentingan rakyat daripada DPR.

"Kami sudah punya pandangan ini lama. Kami mencari solusi ini yang terbaik. Kita bukan menebar citra, ini jawaban saya paling tepat," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9).

Agus  menilai, penolakan ini sesuai dengan keinginan rakyat yang ikut memilih Partai Demokrat. Saat ini rakyat  strata menengah ke bawah sedang dililit kesulitan. ‎Daya beli terpojok ketika produk-produk lokal  disingkirkan dengan kehadiran produk impor. "Akhirnya tidak laku dan tidak produksi kembali. Ada PHK (pemutusan hubungan kerja) karena ekonomi makin terpuruk," terang pria yang akrab disapa Aher.

Kata Aher, kalaupun ada kenaikan tunjangan lebih baik diberikan kepada pejabat yang minim gajinya. Misalnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, tenaga kesehatan yang notabene berada di strata menengah ke bawah.

"Kalau tunjangan ini dialokasikam ke strata menengah ke bawah akan menaikkan daya beli dan produkai tetap berjalan. Sehingga itu yang paling tepat," terangnya.

Untuk itu, dia berharap agar kenaikan tunjangan bagi anggota DPR itu ditunda. "‎Baru, kalau ekonomi sudah baik silahkan tunjangan pejabat (anggota DPR) dinaikkan," pungkasnya. [jawapos/rhm]